Ratusan petani tembakau yang tergabung dalam Assosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) melakukan unjuk rasa di depan gedung DPR Senayan, Jakarta. Mereka mendesak pengesahan RUU tembakau yang kini mandeg di pimpinan DPR dan tak kunjung dibawa ke paripurna, rabu 16/11.
Suara keresahan para petani ini pun diteriakan lebih keras oleh Sekjen DPP PKB, Abdul Kadir Karding. Karding menegaskan dukungannya agar RUU ini segera dibahas di paripurna DPR. Menurut Karding, RUU ini mendesak segera dibahas untuk memberi keadilan dan perlindungan kepada petani dan tembakau Indonesia.
“FPKB ingin mengawal agar RUU tembakau dibahas antara pemerintah dengan DPR. Pasalnya, impor tembakau dengan hasil produksi tembakau dalam negeri kita itu hampir setara. Nah kita ingin ada regulasi yang membatasi hal itu,” ucap Karding yang juga ikut berorasi bersama para petani tembakau.
Selain itu, point penting dalam RUU ini juga harus menegaskan dana bagi hasil cukai tembakau. Sambung Karding, dari dana bagi hasil cukai tembakau tersebut harus ada yang diprioritaskan untuk kepentingan para petani. “Idealnya 20 persen, misalnya untuk infrastruktur, subsidi pupuk, subsidi harga, termasuk pendidikan dan kesehatan petani,” tegasnya.
Karding yang juga Ketua Fraksi PKB MPR RI menilai Indonesia jangan sampai hanya sekedar menjadi pasar tembakau yang diperebutkan negara-negara lain. Namun kualitas tembakau Indonesia juga merupakan tembakau terbaik jadi terabaikan.
“Saya melihat, yang mengkonsumsi sigaret produksi dalam negeri itu juga banyak kok. Karena itu, dalam produksi rokok harus memprioritaskan penggunaan tembakau lokal.
