Jakarta –Adukan persoalan perebutan kepala suku Koto, Kinali Sumatera Barat . yang menyalahi ketentuan adat turun-temurun, Pemegang tampuk kekuasaan Yang Dipertaun Kinali, Rajo Ampe Selo Dipasaman sambangi Kantor Fraksi DPR RI, Senin (5/6/2017).
Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa DPR RI, Hj. Ida Fauziyah yang menerima secara langsung mengingatkan kewajiban Negara memberikan perlindungan tumbuh kembangnya adat di seluruh Indonesia.
“Negera wajib hadir dan memberi perlindungan agar adat –istiadat tumbuh kembang tanpa interpensi apalagi tekanan-tekanan pihak tertentu,” ungkap Ida di ruang rapat FPKB DPR RI saat menerima pengaduan Pucuk adat yang dipertaun Kinali , Rajo Ampek Selo dipasaman.
Sebagai salah satu upaya , Fraksi PKB menurutnya akan melayangkan surat resmi kepada institusi tertait. “ Khususnya pemerintah setempat, baik Kabupaten Pasaman Barat dan tentunya Provinsi Sumatera Barat, kami menghendaki segera tundas hingga tidak ada keresahan pada masyarakat,” tandasnya .
Anggota FPKB DPR RI, Nihayatul Wafiroh yang ikut mendampingi dalam pertemuan tersebut mengatakan, PKB menurutnya akan siap melakukan pendampingan agar proses penobatan gelar kepala suku adat Koto tidak menyalahi ketentuan adat. “Sebagai partai advokasi, pengaduan ini penting bukan hanya kami dengar kan, namun akan kami tindak lanjuti dan kawal hingga tuntas,” ungkap anggota Komisi X FPKB DPR RI itu.
Perlu diketahui, sejumlah tokoh adat mendapingi Tengku Asruk pemegang tampuk kekuasaan gelar turun temurun suku Koto, Kinali Sumatera Barat ke Fraksi PKB DPR RI.
Kedatangan meraka adalah dalam rangka mengadukan adanya upaya kudeta adat yang bertentangan dengan ketentuan hukum adat di Minang Kabau.
“Ini tidak bisa dibiarkan, merusak adat istiadat dan kami adukan ke PKB yang memang konsern dalam advokasi seperti ini,” tutur Tengku H Asrul.
Visit Us On: www.pkbtv.com
