JAKARTA – Ketua Fraksi PKB MPR RI, Jazilul Fawaid mendukung rencana pemerintah untuk memindahkan ibukota ke luar Pulau Jawa. Ia menilai bahwa jakarta tidak lagi ramah bagi pertumbuhan ekonomi. Menurutnya kemacetan dan banjir menjadi faktor pwnyumbang utama kerugian tersebut.
“PKB mendukung penuh rencana tersebut. Apalagi dalam catatan Bappenas kerugian ekonomi akibat banjir dan kemacetan mendekati Rp100 triliun,” kata Ketua Dewan Pengurus Pusat (DPP) PKB, Jazilul Fawaid di Jakarta, Rabu (1/5/19).
Jazilul menuturkan penurunan permukaan air tanah di utara Jakarta sudah mencapai rata-rata 7,5 sentimeter per tahun. Permukaaan tanah di Jakarta sudah turun sampai 60 sentimeter pada 1989-2007.
“50 persen wilayah Jakarta ini masuk kategori rawan banjir atau memiliki tingkat keamanan banjir di bawah 10 tahunan. Idealnya, kota besar keamanan banjirnya minimum 50 tahunan,” ucapnya.
“Tidak ada alasan bagi PKB menolak wacana brilian ini. Jangan lupa, DKI Jakarta kini sudah menjadi provinsi dengan tingkat kepadatan tinggi. Yang artinya, terlalu banyak implikasi sosial, ekonomi dan lingkungan yang diakibatkan padatnya penduduk,” tendasnya.
Keberadaan wilayah kumuh, banjir, kesenjangan semakin sulit ditangani dengan berkumpulnya pusat pemerintahan dan pusat ekonomi Indonesia. Menurutnya, kita harus berani memisahkan antara pusat pemerintahan dan pusat ekonomi agar daearah lain juga bisa maju dan terjadi pemerataan ekonomi.
Ketua kornas Nusantara Mengaji ini mengatakan, wacana pemindahan ibu kota ini bukan hal yang baru. Sejak era Presiden Seokarno, wacana pemindahan ibukota ini sudah di gaungkan.
“Bedanya, Presiden Jokowi lah yang memiliki kemauan dan niat kuat untuk midahkan ibu kota agar terjadi pemerataan ekonomi. Sekali lagi saya katakan, PKB mendukung penuh rencana tersebut,” ucap Jazil.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) tengah mengkaji pemindahan ibukota negara ke luar Pulau Jawa.
