Fraksi PKB Kawal Tenaga Honorer K2 Memperjuangkan Status PNS

Fraksi PKB menerima aduan dari Tenaga Honorer (TH) K2 se Jawa Timur perihal nasibnya yang sudah lulus sejak 2013 CPNS tapi belum diangkat PNS. Mereka berjumlah 50 orang, mewakili 1.357 orang yang tersebar di 17 Kabupaten dan Kota se Jawa Timur. Ketua Forum K2 Jawa Timur, Izzudin mengaku sudah mendatangi Kemenag dan BKN untuk menanyakan langsung terkait status mereka yang belum diangkat PNS. Namun belum mendapatkan respon optimal sesuai yang mereka aspirasikan. “Kami sudah datangi Kemenag dan BKN tapi hasilnya nihil, malah kami merasa seperti bola, dilempar kesana – kemari,” kata Izzudin, Rabu 24 Oktober 2018. Saat audiensi berlangsung, legislator asal Banyuwangi ini menyempatkan menelfon langsung Kepala BKN dan Kemenag untuk meminta konfirmasi masalah ini. Nihayah meminta BKN dan Kemenag melakukan double check mengenai berkas tenaga honorer K2 tersebut. “Saya minta BKN dan Kemenag untuk berkoordinasi menyelesaikan masalah ini agar status teman teman yang sudah lulus tes ini jelas”, ujar Nihayah. Wasekjen DPP PKB ini menambahkan, penyelesaian permasalahan tenaga honorer K2 tidak bisa diselesaikan oleh satu pihak, mengingat seleksi CPNS dilakukan oleh Panselnas yang terdiri dari beberapa unsur Kementerian dan Lembaga. Oleh karenanya, Nihayah meminta pihak terkait dimana CPNS terdaftar (Kemenag dan BKN ) tidak lempar tanggung jawab. “Janganlah BKN dan Kemenag saling lempar bola, saya sangat berharap antar instansi ini bisa saling koordinasi untuk menyelesaikan permasalahan ini, jangan sampai status mereka di PHP,” tegas dia.