Pemerintah segera menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) terkait pelaksanaan Undang-undang No 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran. Sebab, akibat belum adanya PP, pro kontra terkait Program Studi Dokter Layanan Primer (DLP) yang merupakan amanat UU tersebut, masih terus bergulir.
Anggota FPKB DPR RI Komisi X Arzety Bilbina menyatakan bahwa PKB mensuport apa itu keputusan jika kepentingannya untuk meningkatkan pelayanan masyarakat,
Demikian dikatakannya di sela sela saat mengikuti Rapat Dengar Pendapat Umum antara Panja Prodi DLP dengan Ikatan Senat Kesehatan Masyarakat Indonesia, di Gedung DPR RI, Senayan, rabu 2 februari 2017.
Anggota FPKB dapil Jatim I ini menjelaskan dalam rapat program komisi X yang melibatkan pemerintah,Ikatan dokter Indonesia ,ikatan senat kesehatan masyarakat Indonesia, dan mahasiswa kita masih melihat dari beberapa pandangan saja,nanti kita akan Rapat panja lagi semoga mendapatkan hasil yang baik bagi masyarakat.
Potong Beasiswa dan Pecat Honorer, Komitmen Pendidikan Heru Budi Dipertanyakan
Harlah 26 PKB, Gus Muhaimin: Kami Syukuran, Tapi Intinya Silaturahim dan Hiburan
Gus Muhaimin: PKB Harus Lahirkan Pemimpin Negarawan
PKB: Kami Berdiri Di Posisi Palestina
“Pansus Haji Itu Tugas Konstitusional DPR”