16 0

JAKARTA – Polemik masalah pemerintah desa yang menempati lahan perkebunan milik PT. Perkebunan Nasional (PT PN) dan swasta di Labuhan Batu, Medan, Sumut, harus segera dicarikan solusi. Anggota komisi II Fraksi PKB, Marwan Dasopang, mengatakan polemik ini telah menghambat progres pembangunan.

Pasalnya, lanjut Mardas (sapaan akrabnya), akibat polemik ini banyak masyarakat yg dirugikan, senin (08/18). “Pemerintah desa ini mengadu kepada kami. Mereka kesulitan dengan polemik yang terjadi. Jangankan untuk melakukan pembangunan jalan atau infrastruktur lainnya, untuk membangun kantor desa saja harus izin dulu kepada pemilik lahan,” ujar Mardas yg juga legislator dapil Sumut.

Menurut perwakilan pemerintah desa yang mengadukan masalah ini ke FPKB, titik soal perkara ini ada pada hak izin penggunaan lahan untuk pembanguna. Akibatnya anggaran desa yang telah disediakan pemerintah tidak dapat dilaksanakan. Lebih fatal lagi, banyak masyarakat di lebih dari ribuan desa akhirnya tidak mendapat hak pembangunan.

Sebab itu, FPKB pun mendorong penyelesaian masalah agar tidak terus berlarut. Mardas menyatakan pihaknya akan segera mengundang semua stakeholder terkait polemik ini.

“Kita sigap menanggapi keluhan ini. Kita pun kumpulkan pihak dari Kemendagri, BUMN, dan juga pihak PT PN serta swasta untuk dukung bareng menyelsaikan masalah ini,” tukasnya

(Visited 15 times, 1 visits today)