Indonesia Human Rights Committee for Social Justice (IHCS) dan beberapa NGO yang tergabung dalam Advokasi Keadilan Ekonomi melakukan Audiensi dengan FPKB, Selasa, 26 November 2019.
Audiensi ini dilakukan guna menyampaikan persoalan Perjanjian International yang telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia berdampak merugikan masyarakat.
Henry David Oliver selaku Koordinator Kuasa Hukum Tim Advokasi Keadilan Ekonomi menerangkan bahwa Pemerintah harus melibatkan masyarakat dalam setiap Perjanjian-Perjanjian International.
Audiensi ini diterima langsung oleh Anggota FPKB Komisi I Taufiq R. Abdullah, Wakil Ketua Komisi IV Daniel Johan, dan Anggota Komisi IV Luluk Nur Hamidah.
Anggota Komisi I Taufiq R. Abdullah mengatakan bahwa konsep ini harus dirumuskan secara detail sehingga dapat menjadi pembanding yang dapat diterima oleh Pemerintah dan DPR.
Potong Beasiswa dan Pecat Honorer, Komitmen Pendidikan Heru Budi Dipertanyakan
Harlah 26 PKB, Gus Muhaimin: Kami Syukuran, Tapi Intinya Silaturahim dan Hiburan
Gus Muhaimin: PKB Harus Lahirkan Pemimpin Negarawan
PKB: Kami Berdiri Di Posisi Palestina
“Pansus Haji Itu Tugas Konstitusional DPR”